Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS

Posted on

Websiteedukasi.com – Download Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 diterbtikan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mutasi adalah merupakan perpindahan tugas danlatau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Rrsat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka I perlu memperhatikan aspek sebagai berikut:
a. kompetensi;
b. pola karier;
c. pemetaan pegawai;
d. kelompok rencana suksesi (talent pootl;
e. perpindahan dan pengembangan karier;
f. penilaian prestasi kerjalkinerja dan perilaku keda;
g. kebutuhan organisasi; dan
h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS Terbaru yaitu:

  1. berstatus PNS;
  2. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
  3. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  4. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  5. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  6. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan I atau jabatan terakhir;
  7. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  8. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau 
  9. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Link download :
Peraturan BKN 5 Tahun 2019.pdf, Unduh

Demikian informasi terkait Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Ikuti websiteedukasi.com di aplikasi Google News dengan cara Following (temukan feed website edukasi di bagian Following/Mengikuti) untuk mendapatkan informasi atau berita terbaru dengan sangat mudah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *