PP Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara KEK

Posted on

Websiteedukasi.com – PP Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta pada tanggal 6 januari 2020. Penetapan Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020 Penyelenggaraan KEK meliputi:
a. pengusulan pembentukan KEK;
b. penetapan KEK;
c. pembangunan dan pengoperasian KEK;
d. pengelolaan KEK; dan
e. evaluasi pengelolaan KEK.

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK yaitu
a. area baru;
b. perluasan KEK yang sudah ada; atau
c. seluruh atau sebagian lokasi KPBPB.

Lokasi yang diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:
a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b. dukungan dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;
c. terletak pada posrsi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan mempunyai batas yang jelas.

Zonasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibentuk untuk satu atau beberapa zonayang terdiri atas:
a. pengolahan ekspor;
b. logistik;
c. industri;
d. pengembangan teknologi;
e. pariwisata;
f. energi;
g. industri kreatif;
h. pendidikan;
i. kesehatan;
j. olah raga;
k. jasa keuangan; dan/atau
1. ekonomi lain.
m. zona ekonomi lain ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Pengusul Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dapat diusulkan oleh:
a. Badan Usaha;
– Badan Usaha Milik Negara;
– Badan Usaha Milik Daerah;
– koperasi;
– badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; dan
– badan usaha patungan atau konsorsium.
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau
c. Pemerintah Daerah provinsi.

Selengkapnya, anda dapat mendownload dan membaca berkas/ file Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus melalui link yang saya sematkan di bawah ini:

PP Nomor 1 Tahun 2020.pdf, Unduh

Demikianlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat.

Ikuti websiteedukasi.com di aplikasi Google News dengan cara Following (temukan feed website edukasi di bagian Following/Mengikuti) untuk mendapatkan informasi atau berita terbaru dengan sangat mudah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *