SE Nomor 19 Tahun 2020 tentang PNS Kerja di Rumah Pencegahan Corona

Posted on

Websiteedukasi.com – Mengingat meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), MenPAN RB Tjahjo Kumolo menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 untuk upaya pencegahan dan meminimalisasi penyebaran COVID-19 Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edaran MenPAN RB bernomor 19 Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi lnstansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

Tujuan dari ASN/PNS menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah yang tertuang dalam Surat Edaran MenPAN RB bernomor 19 Tahun 2020 adalah sebagi berikut;

  1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVI0-19 di lingkungan lnstansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
  2. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lnstansi Pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada lnstansi Pemerintah.
  3. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di lnstansi Pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

Ketentuan lain:

1. Penyesuaian Sistem Kerja

a. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan lnstansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home). Namun demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

b. Berkaitan dengan hal tersebut, para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:

  1. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
  2. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  3. Domisili pegawai;
  4. Kondisi kesehatan pegawai;
  5. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
  6. Riwayat perjalanan luar negerl pegawal dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
  7. Riwayat interaksl pegawal pada pendcrlta terkonfirmasl COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
  8. Efektivitas pelaksanaan lugas dan pelayanan unit organisasl.

c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatlkan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.

e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.

f. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).

g. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

h. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.

b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.

c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (social distancing).

d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.

e. lnstansi Pemerintah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negen

f. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan pencJerita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungl Hotline Centre Corona melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.

3. Penerapan Standar Kebersihan
Pejabat Pembina Kepegawaian di lnstansi Pemerintah untuk melakukan langkah• langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan lnstansi Pemerintah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing lnstansi Pemerintah.

4. Laporan Kesehatan

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan lnstansi Pemerintah masing-masing dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah menyampaikan laporan berisi data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

SE MenPAN RB No. 19 Tahun 2020.pdf, Unduh

Itulah informasi dari Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *