PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Posted on

Websiteedukasi.com – PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Pemerintah baru-baru ini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS di tetapkan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipi. Adapun isi dari dokumen PP Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagia berikut;

Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk:
a. Jaksa Agung; dan
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk juga:
a. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
b. Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk juga Sekretaris Mahkamah Agung.
(7) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal:
a. Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; atau
b. Untuk meningftatkan efektifitas penyelengaraan pemerintatran.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai
berikut: Pasal 34A
(1) Dalam hal pelaksanaan pelatihan prajabatan (Pendidikan dan pelatihan terintegrasi) bagi Calon PNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat
dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya
manusia pelatihan, danf atau kebijakan strategis nasional.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
(1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan.
(2) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi

PP Nomor 17 Tahun 2020.pdf, Unduh

Demikianlah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang dapat saya sampaikan, smeoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *