Juknis Bantuan Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020

Posted on

Websiteedukasi.com – Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi telah resmi menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2020.

Juknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja ini tertuang dalam Perdirjen Vokasi Nomor 1 tahun 2020.

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia usaha dan industri (DU/DI).

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana bantuan pemerintah melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), yaitu:

  1. Mayoritas tenaga kerja (58,77%/72,8 juta) memiliki tingkat pendidikan rendah (lulusan SMP/sederajat kebawah) tanpa keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja (BPS, 2019).
  2. Sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi.
  3. Sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi-terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut.
  4. Pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar.
  5. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah (1,37%) jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (5,28%), Vietnam (4,39%), dan Malaysia (2,16 %) (Sumber: APO, September 2018)
  6. Sasaran pendidikan vokasi berbasis kerjasama industri 0,78%/2,8 juta sampai dengan tahun 2024 (Bappenas).

Tujuan Program PKK adalah:

  1. Mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan Dunia Kerja.
  2. Memastikan peserta didik PKK mengikuti uji kompetensi.
  3. Peserta terserap di Dunia Kerja.

Penyelenggara Program PKK adalah lembaga yang menyelenggarakan program kursus dan pelatihan meliputi:

  1. Satuan Pendidikan Nonformal.
  2. Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik, Akademi Komunitas dan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi).
  3. UPT Ditjen Pendidikan Vokasi.
  4. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).
  5. Lembaga Diklat milik Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang memiliki izin yang sah.

Peserta Didik Penerima bantuan PKK adalah warga masyarakat usia 15 s.d 30 tahun dengan prioritas usia 15 s.d 25 tahun dengan kriteria:

  1. Anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan atau;
  2. Warga belajar paket C vokasi atau;
  3. Warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Calon peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah.

Bagi anda yang ingin mendownoad petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020 bisa melalui tautan link di bawah ini:

Juknis Bantuan Pemerintah Program PKK 2020.pdf, Unduh

Demikianlah petunjuk teknis atau Juknis Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2020 dapat di bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *