Keputusan Sekjen 83 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Tukin Pegawai Kemenag

Websiteedukasi.com – Keputusan Sekjen 83 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Tukin Pegawai Kemenag. Sekretarias Jenderal Kementerian Agama telah menetapkan Keputusan  Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No. 83 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama untuk dipedomani dalam pelaksanaan pembayaran.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2019 ini untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya    sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang  Tunjangan Kinerja Pegawai diLingkungan Kementerian Agama.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama bertujuan:

1. sebagai pedoman kepada pejabat/petugas pada Kementerian Agama dalam pengalokasian      anggaran, perhitungan, pengajuan, pericairan , dan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan kinerja pegawai; dan
2. menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas.

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama meliputi:
1. administrasi pembayaran tunjangan  kinerja;
2. tata cara penghitungan tunjangan kinerja; dan
3. proses pencairan tunjangan kinerja.

Tunjangan  Kinerja dapat dibayarkan berdasarkan:
a. kehadiran kerja, yang dibuktikan dengan presensi hadiran; dan
b. capaian  kinerja, yang dibuktikan dengan laporan kinerja bulanan.

Sebelum membayar Tunjangan Kinerja, Pejabat Penghitungan wajib memperhatikan:
a. Keputusan Penetapan Jabatan sesuai dengan kelas jabatan disampaikan hanya dalam setahun sekali kecuali terdapat perubahan;
b. rekam kehadiran elektronik setiap bulan;
c. surat keterangan ketidakhadiran sesuaidengan format II (disesuaikan dg Perka BKN Nomor 24 Thn 2017 ttg cuti};
d. surat keterangan tidak berada di tempat tugas dari atasan langsung sebagaimana tercantum dalam format III;
e. laporan kinerja pegawai bulanan yang sudah disetujui oleh atasan  langsung dengan  melampirkan rekap laporan bulanan dan dokumen pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam format I;
f. Daftar  Nominatif  pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan termasuk pajak  pada unit kerja masing-masing.

PPABP wajib menyiapkan dokumen sebagai berikut:
a. daftar nominatif  pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan, termasuk pajak pada satuan kerja; dan
b. rekapitulasi daftarpembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai, termasuk pajak pada satuan kerja.

PPK wajib menyiapkan  dokumen sebagai berikut:
a. pengesahan daftar pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai per bulan;
b. draft SPP dan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK masing-masing  satuan kerja/unit kerja; dan
c. bukti penyetoran pajak PPh  Ps 21.
Bendahara Pengeluaran wajib menguji:
a. tagihan daftar nominatif pembayaran tunjangan  kinerja; dan b.   pemotongan  pajak.
PPSPM wajib menyiapkan dokumen:
a.  rekapitulasi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai untuk kebutuhan setiap bulan;
b.   SSP  PPh  Ps 21; dan
c.   SPM LS ke rekening pegawai.
Petugas SPM melakukan konsolidasi ke KPPN dengan membawa SPM berikut lampirannya dan Arsip Data Komputer (ADK}.